Mekanisme dan Dinamika Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Ilustrasi buku UUD 1945 terbuka di atas meja kayu gelap, dengan timbangan keadilan tembaga di atasnya. Di latar belakang terlihat siluet Gedung MPR/DPR dalam kabut gelap. Terdapat ikon hukum berupa palu, perisai, dan gulungan dokumen yang terhubung dengan garis emas.

Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (fixed term) selama lima tahun.

Kendati demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyediakan instrumen hukum-politik yang memungkinkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).

Topik pemakzulan kerap memicu diskusi publik, termasuk munculnya pandangan bahwa pemakzulan terhadap Presiden harus dilakukan secara sepasang ("sepaket") bersama Wakil Presiden Begitu pun sebaliknya Pemakzulan Wakil Presiden harus ("sepaket") bersama Presiden, dengan alasan keduanya dipilih dalam satu paket pada Pemilihan Umum.

Untuk menghindari misinformasi prihal istilah sepaket tersebut, artikel ini membedah secara objektif landasan hukum, alur prosedur, hingga logika ketatanegaraan mengenai pemakzulan di Indonesia.

1. Landasan Konstitusional Pemakzulan

Sistem hukum tata negara Indonesia mengatur mekanisme pemakzulan secara eksplisit dalam UUD 1945:

Pasal 7A UUD 1945
Pasal ini mengatur alasan yuridis diberhentikannya pejabat puncak eksekutif. Penggunaan frasa kunci "Presiden dan/atau Wakil Presiden" secara eksplisit menegaskan bahwa proses pemakzulan dapat ditujukan kepada:

1. Presiden saja.

2. Wakil Presiden saja

.
3. Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.

Alasan pemberhentian menurut Pasal 7A dibatasi secara ketat (closed list) pada enam pintu pelanggaran:

1. Pengkhianatan terhadap negara.

2. Korupsi.

3. Penyuapan.

4. Tindak pidana berat lainnya.

5.  Perbuatan tercela.

6.  Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B UUD 1945
Mengatur tata cara dan rantai prosedur pemakzulan yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Mahkamah Konstitusi (MK),

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 8 UUD 1945
Mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan (suksesi) apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

2. Tahapan dan Alur Prosedur Pemakzulan

Pemakzulan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara serta-merta atau melalui keputusan politik sepihak, melainkan harus melintasi proses peradilan hukum dan keputusan politik yang ketat:

Tahap I: Inisiatif Politik di DPR (Hak Menyatakan Pendapat)

Usul pemakzulan diajukan oleh DPR sebagai pengawas politik pemerintahan. Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota DPR. Apabila kuorum dan persetujuan terpenuhi, usulan dugaan pelanggaran hukum tersebut resmi diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.

Tahap II: Pembuktian Yuridis di Mahkamah Konstitusi (MK)

MK bertindak sebagai peradilan hukum yang menguji secara objektif kebenaran dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela yang dituduhkan oleh DPR. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lambat 90 hari setelah permintaan diterima. Jika MK memutus tuduhan tidak terbukti, proses pemakzulan gugur demi hukum. Sebaliknya, jika MK memutus bahwa tuduhan terbukti secara sah dan meyakinkan, DPR meneruskan usul pemberhentian tersebut ke MPR.

Tahap III: Eksekusi Politik di MPR

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

3. Mengapa Pemakzulan Tidak Harus dilakukan "Sepaket"?

Anggapan bahwa pemakzulan wajib dilakukan secara sepasang lantaran pendaftaran pemilu dilakukan secara sepasang merupakan pemahaman yang mencampuradukkan antara syarat pencalonan dan tanggung jawab hukum jabatan.

Berikut adalah argumen objektif mengapa pemakzulan bersifat individual:

Pertanggungjawaban Hukum Bersifat Individual (Personality of Liability)

Alasan pemakzulan seperti korupsi, penyuapan, atau pengkhianatan terhadap negara merupakan tindakan pidana atau etik yang melekat pada personal individu. Hukum tidak mengenal sanksi kolektif. Jika Presiden terbukti melakukan kejahatan pidana secara mandiri tanpa keterlibatan Wakil Presiden, memberhentikan Wakil Presiden yang tidak bersalah bertentangan dengan prinsip keadilan hukum (due process of law).

Pemisahan Antara Pasangan Calon dan Fungsi Jabatan

Format sepasang hanyalah prosedur teknis pendaftaran di lembaga penyelenggara pemilu (KPU) untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Setelah mengucap sumpah jabatan, Presiden dan Wakil Presiden memegang dua jabatan negara terpisah dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Fungsi Wakil Presiden Sebagai Jaring Pengaman Konstitusional (Constitutional Safety Net)

Konstitusi mendesain kehadiran Wakil Presiden sebagai jaring pengaman agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan (power vacuum). Apabila pemakzulan dipaksa harus sepaket, fungsi jaring pengaman ini hilang dan negara akan langsung jatuh ke dalam krisis kepemimpinan.

Bukti Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

- Tahun 1998: Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya, lalu Wakil Presiden B.J. Habibie secara sah dilantik menggantikan posisi Presiden sesuai konstitusi.

- Tahun 2001: Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan oleh MPR dalam Sidang Istimewa, kemudian Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri secara otomatis naik menjadi Presiden.

4. Skenario Suksesi Kepemimpinan Pasca-Pemakzulan

UUD 1945 telah mengantisipasi seluruh kemungkinan pasca-pemakzulan melalui mekanisme suksesi dalam Pasal 8:

Skenario A (Pemakzulan Tunggal Presiden):

Wakil Presiden langsung menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 ayat 1). Selanjutnya, MPR memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 8 ayat 2).

Skenario B (Pemakzulan Tunggal Wakil Presiden):

Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam Sidang Paripurna selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

Skenario C (Pemakzulan Serentak Presiden dan Wakil Presiden):

Tugas kepresidenan dipegang bersama oleh Triumvirat Pelaksana Tugas, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Pasal 8 ayat 3). Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, MPR menggelar sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya.

Kesimpulan

Proses pemakzulan di Indonesia dirancang dengan prinsip keseimbangan (checks and balances) yang memadukan pembuktian hukum objektif di Mahkamah Konstitusi dan keputusan politik di lembaga perwakilan (DPR/MPR).

Pemakzulan berpatokan pada kesalahan personal pejabat yang bersangkutan, sehingga keberadaan Wakil Presiden bertindak sebagai jaring pengaman konstitusional agar keberlangsungan pemerintahan tetap terjaga tanpa terjadi kekosongan kekuasaan.

---

Ditulis Oleh:

Satro Wardoyo

---